Identitas Profesi

Identitas Profesi

Identitas Profesi

Identitas Profesi

Disiplin ilmu yang khusus mempelajari

mengenai kebijakan publik adalah Ilmu Administrasi Publik. Dalam disiplin ilmu ini, mahasiswa atau para pakarnya, consentdalam menkaji, mempelajari, dan menganalisis kebijakan publik yang ada. I lingkungan pendidikan, ada yang disebut dengan Analisis Kebijakan Pendidikan. Adalah Nanang Fatah, Ace Suryadi dan HAR Tilaar, yang memberikan perhatian khusus terhadap masalah kebijakan publik dalam pendidikan. Dalam karya-karya tersebut ditegaskan bahwa sebagai masalah publik, penyelenggara pendidikan di Indonesia tidak lepas dari keputusan-keputusan publik atau administrarif.

Pada tingkat satuan pendidikan, di setiap satuan kerja atau sekolah, ada dua kelompok utama yang bekerja. Satu kelompok disebut guru, dan satu kelompok lagi TU. Khusus untuk kelompoik TU, disebut sebagai tenaga administrasi. Mereka menjelankan seluruh kegiatan administrasi, dan disebut sebagai pegawai struktural. Sedangkan kelompok guru, disebu sebagai kelompok tenaga fungsional.

Perlakuan perundangan terhadap kedua kelompok ini jelas berbeda. Tenaga fungsional memiliki sejumlah pembedaan dari tenaga struktural. Misalnya saja, usia pensiun tenaga stuktural (55 tahun) jauh lebih cepat dibandingkan dengan tenaga fungsional (60 tahun). Hal itu, menunjukkan ada poerbedaan karakter atau budaya kerja pegaai yang bertugas di lingkungan struktural dan fungsional.

Guru adalah tenaga fungsional dan guru adalah tenaga profesional. Sebagai seorang yang profesional, guru memiliki  kode etik profesi, atau budaya kerja profesi. Dalam menjalankan tugasnya, guru mengacu pada kode etik profesi atau tugas-tugas profesional.

Salah satu kode etik profesi itu, meminjam istilah Noegroho Notosoesanto, seorang tenaga profesi sebagai dosen, dan gruru besar, yaitu memiliki kebebasan akademik dan kebebasan mimbar. Dengan kebebasan inilah, profesionalisme tenaga pendidikan dapat diaktulisasikan secara optimal.

Seorang guru memiliki kebebasan mimbar. Artinya, di setiap forum, guru memiliki hak untuk mengemukakan pandangan-pandangannya sesuai dengan paradigma berpikirnya sendiri. Dengan kata lain, seorang guru memiliki hak untuk menggunakan kelas sebagai ruang ekspresi pemikirannya tanpa harus dikendalikan oleh Kepala Sekolah atau Kepala Kementrian sekalipun. Apa pun yang di lakukan guru di dalam kelas dalam hal mengajar adalah hak otonom dari seorang guru. Tidak boleh diintervensi atau dikendalikan dengan model-model instruksional dari penguasa.

Kebebasan akademik guru adalah mrenyampaikan pandangan mengenai materi ajar, dan/atau interprestasi terhadap fenomena kehidupan sesuai dengan paradigma keilmuannya. Seorang guru adalah seorang profesional. Pola pikir dan produk pemikirannya tidak boleh dikekang. Pengekangan pemikiran kelompok guru ini, bukan saja bertentangan dengan etika profesi, tetapi juga melanggar prinsip demokrasi pendidikan, atau hak kebebasan berpikir.

Kebebasan mimbar dan kebebasan akademik berpikir, merupakan hak asasi yang perlu dilindungi dalam pengembangan profesi guru atau tenaga pendidik.Mustahil profesi ini akan berkembangan dengan baik, jika ada pengekangan terhadap tradisi berpikir. Apa pun iterprestasi kita terhadap hal ini, namun hal yang pasti bahwa kebebasan berpikir itu merupakan salah satu hak asasi manusia, khususnya hak asasi seorang guru.

Layaknya kiranya diapresiasi, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Pasal 41, yang menyatakan bahwa Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

Guru adalah PNS. Guru adalah abdi negara. Guru adalah aparatur pemerintah. Tetapi, dengan karakter fungsionalitasnya, dan hak yang luas dalam pengembangan kebebasan berpikirnya, serta kebebasan akademiknya, maka karakter pekerjaan guru berbeda dengan karakter pekerja biokrasi.

Usaha pembebasan guru, tenaga pendidik, atau tenaga profesi dari birokrasi, menjadi sangat penting, guna mngoptimalkan peran dan fungsi profesionalismenya itu sendiri. Artinya, bila para penguasa sudah masuk pada wilayah profesi, organisasi profesi, maka otonomi profesionalisme itu, harus dijunjung tinggui. Karena, otonomi profesionalisme itulah yang akan menjadi identitas kelompok profesional itu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.


Sumber:

https://areaponsel.com/kingmaker-apk/

Author: 2bfmp