Komisi D Minta Disdik Selektif Administrasi Guru Ngaji dan Madin

Komisi D Minta Disdik Selektif Administrasi Guru Ngaji dan Madin

Komisi D Minta Disdik Selektif Administrasi Guru Ngaji dan Madin

Komisi D Minta Disdik Selektif Administrasi Guru Ngaji dan Madin
Komisi D Minta Disdik Selektif Administrasi Guru Ngaji dan Madin

Kesejahteraan Guru Ngaji dan Madrasah Diniyah (Madin) terus menjadi salah satu program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan periode 2018-2023, untuk memenuhi janji kampanye kepada masyarakat kabupaten setempat.

Pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengalokasikan anggaran sebesar 7 miliar (M) untuk insentif Guru Ngaji dan Madin. Hal itu dibenarkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan.

“Di PAK tahun ini untuk insentif guru ngaji dan madin dianggarkan 7 miliar,” tutur Plt Kepala Disdik Bangkalan, Bambang Budi Mustiko saat ditemui. Rabu (24/7).
BacaLagi
MTs Al-Ma’arif NU Fajrul Hidayah Gelorakan Tahsin dan Tahfizul Qur’an
Dongeng Kak Avan, Bangunkan Imajinasi Anak

Bambang menjelaskan, Pada perubahan anggaran 2019, Pihaknya memang mengajukan 7 M untuk insentif Guru Ngaji dan Madin. Hal itu kata dia, dipergunakan selama tahun ini. “Iya ini dalam satu tahun 2019 ini,” terangnya.

Sementara itu, Komisi D DPRD Bangkalan menyarankan untuk diadakan

bimbingan teknis (Bimtek) bagi koordinator kabupaten maupun kecamatan untuk verifikasi faktual Guru Ngaji dan Madin.

“Rangkaian bimbingan teknis itu dalam rangka verifikasi faktual. Itu nantinya untuk memastikan apakah betul guru ngaji maupun madrasah diniyah,” kata ketua Komisi D, Nur Hasan saat dihubungi Jurnalfaktual l.id melalui sambungan seluler. Rabu (24/7) sore.

Menurut Nur Hasan, verifikasi penting dalam rangka validitas data, sehingga setiap tahun tidak membludak guru ngaji dan madin terus menerus. Sebab, kata dia, validitas data belum tentu bisa dipertanggung jawabkan jika tidak di verifikasi.

“Dinas pendidikan juga harus selektif terkait administrasinya, kalau tidak selektif asal

mencairkan nanti bisa terjadi kebocoran anggaran,” ujarnya.

Dalam melakukan verifikasi guru ngaji dan madin, Nur Hasan mengutarakan beberapa kriteria, diantaranya adalah memastikan jumlah murid dan tempat mengaji. Jika hal itu sudah sesuai, maka musholla atau sejenisnya akan diberikan piagam dari kementerian agama (kemenag).

“Setelah santrinya oke, nanti setiap musholla akan ada piagam dari kementerian agama,

yang dibawah itu KUA, nanti sistemnya itu,” terangnya.

“Intinya setelah verifikasi kita tidak main main dengan data lagi. Kalau memang tidak mengajar dan bukan guru ngaji ya bukan karena terpaksa, memang harus di cancel,” imbuhnya menegaskan.

Disinggung apakah pada tahun 2020 akan ada perekrutan kembali untuk guru ngaji dan madin dalam rangka mendapatkan insentif, Nur Hasan tidak menafikan apabila didukung dengan kekuatan anggaran daerah.

 

Baca Juga :

Author: 2bfmp