ILLEGAL LOGGING DI JAWA

ILLEGAL LOGGING DI JAWA

Table of Contents

ILLEGAL LOGGING DI JAWA

ILLEGAL LOGGING DI JAWA
ILLEGAL LOGGING DI JAWA

Jauh dipedalam Kalimantan Barat, penulis bertemu dengan satu orang penduduk asli setempat ketika dengan takjub memandang hutan tropis yang dengan sangat cepat telah berubah menjadi bentangan palm-palm raksasa (Sawit). Diketertegunan saya bertanya, siapakah yang memiliki kawasan hutan ini ?. Dengan antusias penduduk itu menceritakan bahwa hutan itu milik suku kami, dulu diareal itu terdapat tembawang dan nanti ketika perkebunan ini telah selesai, hutan ini harus kembali kepada kami, karena kami pemiliknya. Dalam pertemuan tidak lama setelah itu di sebuah pegunungan di pejalaman pulau Jawa, pertanyaan yang sama penulis tanyakan pada sekelompok masyarakat. Masyarakat itu menjawab, hutan ini milik negara, tetapi negara tentu untuk mensejahterakan rakyat. Kedua kejadian tersebut memberikan gambaran kepada kita bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberadaan hutan didaerahnya.

KESIMPULAN

1. Peraturan perundangan kehutanan dan peraturan terkait tidak memberikan definisi/pengertian baku tentang apa yang dimaksud dengan Illegal Logging. Peraturan perundangan yang ada hanya memberikan peristilahan resmi yaitu Penebangan Kayu Ilegal (PKI).
2. Unsur pasal-pasal krusial yang mengatur tentang PKI seperti apa yang ditentukan dalam Pasal 50 UUK cendrung hanya dapat menjerat pelaku lapangan dan karena unsur-unsur yang sangat sederhana, maka petani yang tinggal dalam kawasan maupun yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan cendrung menjadi korban yang empuk bagi pidana PKI.
3. Model pengelolaan hutan yang dikembangkan secara tidak langsung menyebabkan akses terhadap hutan tertutup bagi masyarakat, dan kalaupun dibuka, hanya untuk kebutuhan tertentu dan dalam luasan minimal.
4. Sejarah kebijakan hutan Jawa, telah berabad-abad mengabaikan keberadaan ”penduduk Asli” petani yang tinggal dalam kawasan maupun yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan, sehingga ketidak adilan itu seolah-olah diterima menjadi sebuah keniscayaan sosial mereka.
5. Di Jawa, factor penting yang sangat mempengaruhi TPI adalah konflik tenurial hutan, dimana di Jawa tinggi sekali angka dan persentase petani gurem yang tentu saja berada pada garis kemiskinan. Karena kebutuhan kan tanah sangat tinggi, tekanan atas hutan juga kuat.

REKOMENDASI

1. Perlu penetapan definisi dan ruang lingkup Illegal Logging / PKI dan perbaikan beberapa aturan yang relefan misalnya UUK.
2. Untuk menghindari kriminalisasi terhadap masyarakat dalam operasi pemberantasan PKI, sudah menjadi keniscayaan bahwa konflik-konflik kehutanan dan tata batas hutan harus diselesaikan.
3. Khusus untuk Jawa, hak ekslusif Perum Perhutani dalam mengelola hutan produksi mulai dari Banten sampai ke Jawa Timur perlu dipertimbangkan lagi.
4. Masalah-masalah kehutanan yang berakar dari kemiskinan petani gurem atas tanah di Jawa harus segera diselesaikan, karena kalau tidak, maka masalah-masalah kehutanan Jawa tidak akan terselesaikan.
5. Pendekatan yang arogan dalam penanganan masalah kehutanan Jawa akan menyebabkan eskalasi konflik kehutanan akan semakin tinggi. Sehingga perlu pendekatan yang lebih inofatif.

Sumber : https://blog-fiesta.com/

Author: 2bfmp