Fungsi dan kedudukan BPS (Badan Pemeriksa Statistik)

Fungsi dan kedudukan BPS (Badan Pemeriksa Statistik)

Fungsi dan kedudukan BPS (Badan Pemeriksa Statistik)

Fungsi dan kedudukan BPS (Badan Pemeriksa Statistik)
Fungsi dan kedudukan BPS (Badan Pemeriksa Statistik)

Fungsi Dan Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan.

Kedudukan:

  • BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPS dipimpin oleh seorang Kepala.

Tugas:

  • BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas, BPS menyelenggarakan fungsi:

  • Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistic,
  • Penyelenggaraan statistik dasar,
  • Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS,
  • Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi Pemerintah di bidang kegiatan statistic,
  • Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organises! dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Kewenangan:

Dalam menyelenggarakan fungsi, BPS mempunyai kewenangan:

  • Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya,
  • Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro,
  • Penetapan sistem informasi di bidangnya,
  • Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional,

Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang2an yg berlaku yaitu:

  • Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistic,
  • Penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

Penjelasan lebih lengkap tentang BPS;

  1.                        Sejarah Singkat tentang Badan Pusat Statistik (BPS),
  2.                        Kantor BPS Propinsi Banten,
  3.                        Struktur Organisasi BPS Propinsi Banten,
  4.                        Misi dan Misi BPS Propinsi Banten,
  5.                        Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan BPS,
  6.              Kegiatan Statistik BPS.
  1. Tugas Pokok Dan Fungsi Bea Dan Cukai

Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  4. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disingkat DJBC (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk:

  1. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya.
  2. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri.
  3. Memberantas penyelundupan.
  4. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan

     dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara.

  1. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.

Sumber : https://merkbagus.id/

Author: 2bfmp