Pendidikan Yang Terjangkau Suatu Harapan

Pendidikan Yang Terjangkau Suatu Harapan

Pendidikan Yang Terjangkau Suatu Harapan
Pendidikan Yang Terjangkau Suatu Harapan
Pendahuluan
Reformasi bidang politik di Indonesia pada penghujung abad ke-20 M., telah membawa perubahan besar pada kebijakan pengembangan sektor pendidikan, yang secara umum bertumpu pada dua paradigma baru yaitu otonomisasi dan demokratisasi.
Jika kita sepakat pendidikan punya peran kunci memajukan bangsa, kita pasti sepakat pendidikan berperan strategis memperkuat demokrasi. Demokrasi adalah investasi nilai, bukan produk siap saji. Tidak ada yang bisa dipetik 10 tahun mendatang jika kita tak mulai menabur sekarang. Jika kita ingin mencapai suatu perikehidupan bangsa yang demokratis kelak, kita harus memulainya dari anak-anak kita.
Euforia reformasi membawa dampak dalam berbagai aspek kehidupan nasional, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan tak luput dari itu juga apresiasi masyarakat atas nilai-nilai filosofis dan ideologis.
Pendidikan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh setiap insan di muka bumi untuk mendapatkan ilmu dalam rangka mengisi kehidupan ini sehingga manusia dapat mengatur dan menata kehidupan sebagaimana harapan kita semua. Tanpa ilmu maka tidak mungkin dapat dilakukan terutama di dunia modern.
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan dalam pasal 2 “Pendidikan nasional berlandaskan Pancasila dan UUD 1945” sedangkan pasal 3 “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” .
Manusia memiliki potensi dasar yang bisa dikembangkan, sehingga manusia dinamakan makhluk pedagogik. Makhluk pedagogik adalah makhluk yang dapat didik sekaligus makhluk yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan aktivitas pendidikan .
Artikel ini kan mengulas tentang sekitar masalah pendidikan. Problem pendidikan beraneka ragam, seperti mutu pendidikan yang belum sesuai dengan cita-cita bangsa, ketersediaan saran dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar, moralitas pendidikan, kurikulum yang mampu memperbaiki mutu, kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan, pendanaan pendidikan yang belum cukup untuk meng-cover segala kebutuhan operasional penyelenggaraan pendidikan, lalu bagaimana mengatasi biaya pendidikan yang terjangkau bagi rakyat? Mungkinkah pendidikan bisa diselenggarakan secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin?


Salah satu konsensus dunia dalam bidang pendidikan adalah menjamin 100 persen anak bisa menyelesaikan pendidikan dasarnya selambat-lambatanya tahun 2015 (MDGs 2015). Terkait dengan pendidikan dasar, gerakan pendidikan untuk semua orang-Education For All (EFA) bertujuan meningkatkan keadilan mendapat pendidikan bagi anak perempuan, kelompok yang kurang beruntung, dan peningkatan kualitas hasil pendidikan .
Pendidikan selayaknya dibiayai oleh pemerintah karena sesuai dengan amanat UUD ’45. Pemerintah gencar menyosialisasikan pendidikan dasar gratis sembilan tahun mulai 2009. Sekolah tidak boleh lagi memungut biaya pendidikan untuk jenjang SD-SMP, kecuali sekolah berstandar internasional atau rintisan sekolah berstandar internasional. pemerintah daerah setempat untuk bisa mengalokasikan dana tambahan dari APBD untuk mendukung dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang sudah dikucurkan pemerintah pusat.
Gencarnya pemerintah menyosialisasikan jaminan pendidikan dasar sembilan tahun gratis mulai tahun ini sebagai salah satu implikasi kenaikan anggaran pendidikan 20 persen bukanlah suatu hadiah atau kejutan yang luar biasa bagi masyarakat. Sebab, dalam konstitusi, pemerintah memang harus menjamin terlaksananya wajib belajar untuk warga negara tanpa memungut biaya.
Pendidikan dasar gratis itu memang sudah menjadi hak warga Negara (hak konstitusional). Pembiayaannya harus ditanggung pemerintah sehingga anak-anak usia wajib belajar tidak ada yang tertinggal dari pendidikan di jenjang SD-SMP .
Meskipun dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah dinaikkan 50 persen, tetapi kebijakan sekolah gratis tergantung komitmen kabupaten/kota. Kalau pun ada sekolah/pendidikan dasar gratis, yang digratiskan itu biaya operasional, sedangkan biaya di luar itu (biaya non personal-yang melekat pada kebutuhan siswa secara personal) tetap menjadi beban orangtua. Sejauh ini, Departemen Pendidikan Nasional RI tidak punya data daerah-daerah yang sudah melaksanakan sekolah gratis. Dalam Buku Panduan BOS disebutkan, tahun 2009 dana BOS tunai untuk SD/SDLB di kota sebesar Rp 400.000/siswa/tahun, sedangkan di kabupaten Rp 397.000/siswa/tahun. Untuk SMP/SMPLB/SMPT di kota Rp 575.000/siswa/tahun dan kabupaten Rp 570.000/siswa/tahun .
Secara khusus program BOS bertujuan untuk menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Kemudian meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta .

Praktek pendidikan gratis di beberapa daerah

Keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedua hal tersebut merupakan kompenen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen lainnya.
Paling tidak ada dua penyebab perhatian kepada keuangan menurut Mujamil Qomar: Pertama, keuangan merupakan kunci penentu kelangsungan dan kemajuan lembaga pendidikan. Kenyataan ini mengandung konsekuensi bahwa program-program pembaharuan atau pengembangan pendidikan bisa gagal dan berantakan manakala tidak didukung oleh keuangan yang memadai. Kedua, lazimnya uang dalam jumlah besar sulit sekali didapatkan khususnya bagi lembaga pendidikan swasta yang baru berdiri.
Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 46 ayat 1 UU Sistem pendidikan Nasional “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”. Ketentuan ini merupakan ketentuan normatif yang menjadi payung hukum tentang tanggung jawab pendanaan bagi semua jenis pendidikan. Hanya saja, realitasnya baru mulai proses paling awal bagi lembaga swasta. Lebih lagi, lembaga pendidikan Islam yang mayoritas swasta selama ini telah menjadi korban diskriminasi kebijakan pemerintah.
Sumber keuangan atau pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga sumber yaitu: 1) Pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun keduanya, bersifat umum dan khusus serta diperuntukan bagi kepentingan pendidikan. 2) Orangtua atau peserta didik. Dan 3) Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat .
Dasar hukum pembiayaan pendidikan adalah UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pada Pasal 34 ayat 3 disebutkan, Wajib belajar (Wajar) sembilan tahun (SD-SMP) merupakan tanggung jawab negara. Dilanjutkan Pasal 46 ayat 1, Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Author: 2bfmp